Update Demo Tolak Revisi UU Pilkada di Indonesia

M.K.S.A (Mager Kepanjangan, Singkat Aja)
Intinya… Ribuan massa di berbagai kota besar Indonesia, termasuk Jakarta, Surabaya, Makassar, dan Solo, berdemonstrasi menolak revisi UU Pilkada yang dianggap menganulir putusan MK. Mereka menuntut pemerintah dan DPR menghormati putusan MK terkait pilkada.

 

Gelombang demonstrasi menolak revisi Undang-Undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melanda berbagai kota besar di Indonesia pada Kamis (22/8). Ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari buruh, mahasiswa, hingga komika dan selebritas, turun ke jalan untuk menuntut pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mematuhi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang baru saja dikeluarkan terkait pilkada. Aksi protes ini terjadi serentak berbagai kota, dengan masing-masing kota menyaksikan massa yang berkumpul di lokasi-lokasi strategis untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap revisi UU Pilkada yang dianggap mengancam integritas demokrasi di Indonesia.

 

Pada Kamis (22/8), ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat, termasuk buruh, mahasiswa, komika, dan selebritas, berkumpul di depan kompleks Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat (DPR/MPR) di Senayan, Jakarta. Mereka menyuarakan penolakan terhadap revisi Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dianggap berpotensi menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pilkada. Demonstrasi ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk menuntut pemerintah dan DPR agar mematuhi putusan MK yang memungkinkan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu mendaftarkan pasangan calon kepala daerah meski tidak memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

 

Situasi sempat memanas ketika rapat paripurna DPR yang dijadwalkan untuk mengesahkan revisi UU Pilkada ditunda karena tidak memenuhi kuorum. Kekecewaan massa memuncak ketika mereka berhasil menjebol gerbang depan DPR/MPR, yang berujung pada bentrokan dengan petugas keamanan. Polisi akhirnya menembakkan meriam air untuk membubarkan massa yang semakin ricuh menjelang sore hari. Sejumlah tokoh publik seperti Reza Rahadian dan Joko Anwar juga turut serta, menyampaikan kritik terhadap upaya DPR yang mereka anggap sebagai "pembegalan" terhadap putusan MK.

 

Di Surabaya, ribuan massa akan berkumpul di depan Gedung DPRD Jawa Timur hari ini untuk menyuarakan penolakan yang sama terhadap revisi UU Pilkada. Mereka menuntut agar DPR menghormati keputusan MK dan mengkritik lambannya pengesahan RUU penting lainnya. Aksi ini pihaknya lakukan untuk mengawal dua putusan MK terkait Pilkada segera masuk dan jadi pedoman dalam pembuatan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

 

Ribuan massa di Makassar memadati kawasan Pantai Losari dan berbaris menuju Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, menyuarakan penolakan keras terhadap revisi UU Pilkada. Demonstrasi ini berlangsung damai, namun dengan semangat perlawanan yang kuat. Massa mahasiswa bertahan hingga malam dan tetap menunggu Ketua DPRD Sulsel, Ina Kartika untuk menyatakan sikap menolak pembahasan RUU Pilkada. "Saya akan kawal apa yang menjadi aspirasi dari adek-adek mahasiswa," kata Ina Kartika dari Fraksi Golkar di hadapan massa.

 

Di Solo, aksi demonstrasi pada Kamis (22/8) diwarnai insiden saling dorong antara mahasiswa dan polisi di Gerbang Utara Balai Kota Solo. Ketegangan terjadi saat mahasiswa berusaha masuk ke halaman balai kota untuk membacakan tuntutan mereka. Aksi ini dipilih karena Solo dianggap sebagai simbol awal dari pemerintahan Presiden Joko Widodo, yang kini dipersalahkan atas berbagai permasalahan, termasuk revisi UU Pilkada. Demonstrasi ini menjadi bagian dari gelombang protes yang lebih besar di berbagai kota di Indonesia, menandakan ketidakpuasan masyarakat terhadap upaya DPR yang dianggap mengancam integritas hukum dan demokrasi.

 

Meskipun demonstrasi adalah hak setiap warga negara untuk menyuarakan pendapat, penting bagi kita semua untuk menjaga aksi tetap kondusif dan damai. Mari kita saling menghormati dan mengutamakan keselamatan diri serta sesama. Tetap waspada, jaga kesehatan, dan pastikan aksi yang kita lakukan berkontribusi positif bagi demokrasi tanpa mengorbankan keamanan bersama.