M.K.S.A (Mager Kepanjangan, Singkat Aja)
Intinya… BEM UI menolak pemangkasan anggaran oleh Presiden Prabowo karena dinilai merugikan rakyat. Sementara itu, Prabowo menegaskan efisiensi anggaran Rp 306,69 triliun bertujuan untuk belanja negara yang lebih bersih dan fokus, termasuk mendanai program Makan Bergizi Gratis.
Intinya… BEM UI menolak pemangkasan anggaran oleh Presiden Prabowo karena dinilai merugikan rakyat. Sementara itu, Prabowo menegaskan efisiensi anggaran Rp 306,69 triliun bertujuan untuk belanja negara yang lebih bersih dan fokus, termasuk mendanai program Makan Bergizi Gratis.
Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menolak kebijakan pemangkasan anggaran kementerian dan lembaga yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ketua BEM UI Iqbal Chiesa menilai kebijakan ini semakin menyulitkan rakyat dan tidak berpihak pada kepentingan publik.
"Kami mahasiswa UI merasa resah dengan kondisi bangsa akhir-akhir ini. Terlalu banyak kebijakan yang dibuat secara ugal-ugalan, sementara rakyat terus-menerus merasakan penderitaan," ujar Iqbal dalam unggahan di Instagram resmi BEM UI pada Sabtu, 15 Februari 2025.
BEM UI menuntut pencabutan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran, membatalkan rencana pemberian izin pengelolaan tambang kepada kampus, mempercepat pencairan tunjangan kinerja dosen, serta mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Untuk menyuarakan tuntutan ini, mereka akan menggelar demonstrasi pada Senin, 17 Februari 2025, dengan titik kumpul di Lapangan FISIP UI. Koordinasi aksi juga dilakukan dengan BEM dari kampus lain.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa efisiensi anggaran sebesar Rp 306,69 triliun bertujuan untuk menciptakan belanja negara yang lebih bersih dan fokus. Presiden Prabowo menargetkan penghematan anggaran hingga Rp 750 triliun dalam tiga tahap.
Pada tahap pertama, penghematan Rp 306,69 triliun dilakukan, dengan Rp 24 triliun dialokasikan untuk program MBG. Tahap kedua akan memangkas anggaran hingga Rp 308 triliun, dan tahap ketiga dilakukan melalui efisiensi di BUMN dengan target dividen mencapai Rp 300 triliun.
Prabowo menegaskan kebijakan ini bertujuan untuk menyejahterakan rakyat, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan. Namun, kebijakan ini menuai protes dari mahasiswa yang menilai pengurangan anggaran kementerian justru memperburuk pelayanan publik.
