M.K.S.A (Mager Kepanjangan, Singkat Aja)
Intinya… Komdigi Meutya Hafid dalam pidatonya optimis untuk menjadikan Indonesia sebagai pemimpin AI di antara negara-negara berkembang. Hal ini dapat diraih dengan menciptakan inovator AI dan tata kelola AI yang inklusif.
Intinya… Komdigi Meutya Hafid dalam pidatonya optimis untuk menjadikan Indonesia sebagai pemimpin AI di antara negara-negara berkembang. Hal ini dapat diraih dengan menciptakan inovator AI dan tata kelola AI yang inklusif.
Indonesia dinilai memiliki potensi besar untuk muncul sebagai pemimpin di antara negara-negara berkembang dalam penggunaan kecerdasan buatan (AI). Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Komdigi, Meutya Hafid, saat membuka Kongres Forum Jurnalis Perempuan Indonesia (FJPI) yang diadakan secara daring pada Sabtu (15/2).
Di forum tersebut, Hafid menjelaskan bahwa negara-negara Eropa, terutama Prancis, sedang berupaya memimpin di bidang AI di tengah persaingan dengan Amerika Serikat dan Cina, yang keduanya sama-sama berambisi menjadi pemimpin AI global.
Hafid mengatakan AI tidak boleh hanya dikendalikan oleh negara-negara besar; penting bagi kita untuk mengikutsertakan negara-negara berkembang seperti Indonesia serta kawasan Global South lainnya. Ia menegaskan bahwa kepentingan negara-negara berkembang harus menjadi pertimbangan utama dalam pembuatan kebijakan tata kelola AI di tingkat internasional.
Hafid juga menyebut bahwa negara berkembang perlu memiliki peluang yang sama untuk turut membangun AI di kancah global, seperti halnya negara maju. Dalam hal ini, diperlukan pendekatan yang menitikberatkan pada kesetaraan di antara negara-negara.
Dalam pandangannya, Indonesia menaruh harapan agar kawasan Global South tidak semata-mata dilihat sebagai pasar, melainkan juga dihargai sebagai kumpulan negara yang sanggup melahirkan inovator AI.
Ia pun menambahkan, Kongres FJPI 2025 diharapkan mampu membekali jurnalis perempuan dengan pengetahuan dan kesiapan menghadapi perkembangan AI yang pesat, sehingga kualitas serta akses informasi dapat diperkuat.
Sebelumnya, ketika menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri Anggota GPAI dan Negara Terkait dalam AI Action Summit di Paris pada 9 Februari, Hafid menegaskan keseriusan pemerintah Indonesia dalam membangun tata kelola AI yang inklusif. Menurutnya, Indonesia mendorong kebijakan AI yang berlandaskan asas kesetaraan, inklusivitas, dan keamanan, sekaligus memanfaatkan AI untuk mendorong pembangunan berkelanjutan.