M.K.S.A (Mager Kepanjangan, Singkat Aja)
Intinya… Indonesia menargetkan PLTN pertama beroperasi pada 2034, dan memiliki banyak cadangan uranium, perlu investasi, regulasi yang ketat serta studi kelayakan dari berbagai lembaga terkait.
Intinya… Indonesia menargetkan PLTN pertama beroperasi pada 2034, dan memiliki banyak cadangan uranium, perlu investasi, regulasi yang ketat serta studi kelayakan dari berbagai lembaga terkait.
Pemerintah Indonesia tengah mempersiapkan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama yang ditargetkan beroperasi pada tahun 2034. Proyek ini masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, dengan kapasitas awal sebesar 500 megawatt (MW) yang akan dibagi rata antara Sumatera dan Kalimantan. Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, yang perkirakan memiliki cadangan uranium hingga 24.112 ton.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa pembangunan PLTN akan menggunakan reaktor modular kecil (SMR) berkapasitas 250–300 MW di setiap lokasi. Ia juga menegaskan bahwa Indonesia terbuka terhadap kerja sama dengan negara mana pun selama hubungan bilateralnya menguntungkan. Beberapa negara, seperti Rusia dan Kanada, telah mengajukan proposal investasi dalam proyek ini.
Menurut Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, proyek ini bagian dari usaha mencapai energi baru terbarukan (EBT) sebesar 34,3% pada 2034. Total investasi untuk seluruh pengembangan kelistrikan selama periode tersebut diperkirakan mencapai USD 188 miliar, dengan porsi besar akan didorong oleh swasta. Investasi khusus PLTN sendiri diperkirakan mencapai USD 3,2 miliar.
Meskipun Indonesia sudah menyusun peta jalan dan sedang menjajaki kerja sama teknologi dengan beberapa negara, pemanfaatan energi nuklir tetap menunggu kebijakan pemerintah dan studi kelayakan yang komprehensif. Saat ini, sejumlah lembaga seperti BRIN, Bapeten, dan Kementerian ESDM terlibat aktif dalam penyusunan regulasi serta analisis risiko terkait.
