M.K.S.A (Mager Kepanjangan, Singkat Aja)
Intinya… BNPB mencatat 961 tewas dan 293 hilang akibat banjir-longor di Sumatra. Banyak daerah terisolasi dan bantuan minim. Pemerintah dikritik lambat serta menolak bantuan asing, sementara pemulihan diprediksi puluhan tahun dan pengamat mendesak penetapan bencana nasional.
Intinya… BNPB mencatat 961 tewas dan 293 hilang akibat banjir-longor di Sumatra. Banyak daerah terisolasi dan bantuan minim. Pemerintah dikritik lambat serta menolak bantuan asing, sementara pemulihan diprediksi puluhan tahun dan pengamat mendesak penetapan bencana nasional.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) merilis pembaruan terbaru terkait bencana banjir dan longsor besar yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Hingga Senin (8/12/2025) pukul 16.00 WIB, jumlah korban meninggal dunia telah mencapai 961 orang, sementara 293 orang masih dinyatakan hilang. BNPB menyebut dalam 24 jam terakhir ditemukan 40 jenazah tambahan di ketiga provinsi tersebut.
Skala bencana yang sangat besar memicu keprihatinan berbagai pihak. Mantan pejabat BRR Aceh-Nias, Teuku Kamaruzzaman, menilai bahwa proses pemulihan total diperkirakan dapat berlangsung 20 hingga 30 tahun, mengingat kerusakan masif terjadi di wilayah pemukiman, jembatan, lahan pertanian, hingga fasilitas publik. Ia juga mengingatkan bahwa krisis ini berpotensi memperparah angka kemiskinan di Aceh dan daerah terdampak lainnya.
Di lapangan, banyak warga mengeluhkan minimnya bantuan dan lambatnya respons pemerintah. Sejumlah daerah masih terisolasi karena jembatan putus dan akses jalan tertutup lumpur serta kayu gelondongan. Warga di Aceh Tamiang, misalnya, terpaksa bertahan di atap rumah selama berhari-hari tanpa air dan makanan, sementara di Tapanuli Tengah warga hanya menerima bantuan mi instan yang dilempar dari helikopter tanpa adanya distribusi terkontrol.
Tujuh bupati di Aceh bahkan secara resmi menyatakan tidak mampu menangani tanggap darurat dan meminta dukungan penuh dari pemerintah pusat. Di tengah kondisi tersebut, sejumlah negara seperti Jepang, Amerika Serikat, Inggris, serta negara-negara Timur Tengah menyatakan siap memberikan bantuan kemanusiaan berupa logistik, tenda, peralatan medis, hingga sistem pemurnian air bersih.
Meski demikian, pemerintah Indonesia masih menahan diri untuk membuka bantuan internasional. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah mampu menangani bencana secara mandiri, meski mengakui adanya kesulitan besar terutama karena banyaknya jembatan dan akses darat yang terputus. Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan bantuan asing akan dipertimbangkan hanya “jika benar-benar diperlukan”.
Sejumlah pengamat menilai pemerintah perlu segera menetapkan bencana ini sebagai bencana nasional guna mempercepat mobilisasi sumber daya dan membuka pintu bantuan internasional secara terkoordinasi. Mereka memperingatkan bahwa keterlambatan penanganan dapat meningkatkan risiko penyakit, memperburuk kondisi pengungsi, serta memperpanjang krisis kemanusiaan yang kini berdampak pada lebih dari tiga juta warga di Sumatra.1
