M.K.S.A (Mager Kepanjangan, Singkat Aja)
Intinya… Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, menuai kritik setelah deklarasi darurat militer singkat yang memicu protes besar. Oposisi mengajukan mosi pemakzulan dengan tuduhan pelanggaran konstitusi.
Intinya… Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, menuai kritik setelah deklarasi darurat militer singkat yang memicu protes besar. Oposisi mengajukan mosi pemakzulan dengan tuduhan pelanggaran konstitusi.
Presiden Korea Selatan, Yoon Suk Yeol, memicu kepanikan publik setelah deklarasikan darurat militer turun pada Selasa malam, walaupun kemudian dicabut hanya beberapa jam setelah protes besar-besaran dari masyarakat dan parlemen. Langkah ini disebut-sebut sebagai respons terhadap ancaman dari Korea Utara dan elemen anti-negara, tetapi menuai kecaman sebagai pelanggaran konstitusi.
Pada Kamis pagi, partai oposisi secara resmi mengajukan mosi pemakzulan terhadap Yoon, menuduhnya melanggar konstitusi dan hukum secara serius. Mereka juga menuding deklarasi darurat militer sebagai upaya ilegal untuk menghindari penyelidikan terkait dugaan pelanggaran hukum yang melibatkan Yoon dan keluarganya.
Pemungutan suara untuk mosi ini dapat dilakukan secepatnya pada Jumat. Dengan mayoritas 192 kursi di parlemen, partai oposisi membutuhkan setidaknya delapan suara dari anggota partai Yoon, People Power Party, untuk meloloskan mosi tersebut. Jika disahkan, pemakzulan harus disetujui oleh enam dari sembilan hakim di Mahkamah Konstitusi. Jika Yoon dimakzulkan, ia akan menjadi presiden kedua yang diberhentikan sejak Korea Selatan menjadi demokrasi, setelah Park Geun-hye pada 2017. Ironisnya, Yoon, saat itu jaksa agung, memimpin kasus korupsi yang menjatuhkan Park.
Deklarasi darurat militer telah memicu protes luas, termasuk aksi lilin di kota-kota besar. Ribuan demonstran menyerukan pengunduran diri Yoon dengan slogan “Insurrection Yoon Suk Yeol, step down!” dan menolak kediktatoran. Di depan Majelis Nasional, bentrokan terjadi antara polisi dan pengunjuk rasa sebelum parlemen berhasil menggagalkan deklarasi tersebut.
Langkah Yoon juga menarik perhatian internasional. AS, yang memiliki hampir 30.000 tentara di Korea Selatan, menyatakan keprihatinan mendalam tetapi merasa lega setelah darurat militer dicabut. Pertemuan penting antara AS dan Korea Selatan tentang konsultasi nuklir ditunda tanpa batas waktu, sementara kunjungan Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin yang dijadwalkan pekan depan kini diragukan. Jepang dan China juga mengamati situasi ini dengan cermat.
Deklarasi darurat militer terjadi di tengah penurunan popularitas Yoon, yang mencapai 19% menurut survei Gallup pekan lalu. Kritik terhadap kebijakan ekonomi dan kontroversi yang melibatkan istrinya, Kim Keon Hee, memperburuk citra publiknya. Konflik anggaran antara pemerintah dan parlemen juga menjadi latar belakang ketegangan politik ini.
Yoon menggambarkan oposisi sebagai “kekuatan anti-negara yang berupaya menggulingkan rezim,” sebuah tuduhan yang memperkeruh hubungan dengan partai Demokrat yang merupakan oposisi utama. Deklarasi darurat militer ini menandai penggunaan pertama darurat militer di Korea Selatan dalam lebih dari empat dekade, sebuah langkah yang dianggap banyak pihak sebagai pemberontakan terhadap konstitusi.
Meskipun Yoon telah mencabut deklarasi tersebut, dampak politiknya tetap amatlah besar. Dengan mosi pemakzulan yang diajukan, masa depan politiknya berada di ujung tanduk.
