M.K.S.A (Mager Kepanjangan, Singkat Aja)
Intinya… Rencana penghapusan Koridor 1 dan 2 Transjakarta untuk menghindari tumpang tindih dengan MRT menuai kekhawatiran warga terkait biaya transportasi dan aksesibilitas. Dishub Jakarta menjelaskan kebijakan ini sebagai bagian dari rencana induk transportasi.
Intinya… Rencana penghapusan Koridor 1 dan 2 Transjakarta untuk menghindari tumpang tindih dengan MRT menuai kekhawatiran warga terkait biaya transportasi dan aksesibilitas. Dishub Jakarta menjelaskan kebijakan ini sebagai bagian dari rencana induk transportasi.
Rencana penghapusan Koridor 1 Transjakarta yang menghubungkan Blok M dan Kota serta Koridor 2 Pulo Gadung-Harmoni menuai tanggapan dari masyarakat. Warga khawatir kebijakan ini akan berdampak pada peningkatan biaya transportasi dan keterbatasan akses moda alternatif, seperti MRT. Sebagian pengguna Transjakarta menilai tarif MRT lebih mahal dibandingkan Transjakarta, sementara layanan busway dianggap lebih terjangkau untuk aktivitas sehari-hari.
Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jakarta menjelaskan bahwa rencana penghapusan rute ini bertujuan untuk menghindari tumpang tindih antarmoda transportasi umum. Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menyatakan bahwa kebijakan ini akan dilakukan setelah pengerjaan jalur MRT Lebak Bulus-Kota rampung. Koridor 2 Pulo Gadung-Harmoni juga direncanakan dihapus jika seluruh jaringan MRT sudah selesai dibangun, dengan unit busnya dialihkan untuk mengisi kekosongan layanan lainnya.
Dalam rapat dengan DPRD Jakarta, Syafrin mengungkapkan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari rencana induk transportasi Jakarta. Anggota DPRD, Sutikno, mempertanyakan efektivitas rencana tersebut. Ia menekankan pentingnya kajian menyeluruh untuk memastikan setiap kebijakan transportasi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Koridor 1 Transjakarta, yang telah beroperasi sejak 2004, merupakan jalur tertua dan menjadi andalan warga untuk beraktivitas di kawasan strategis Sudirman-Thamrin. Dengan rencana penghapusan ini, banyak pihak berharap ada solusi yang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat luas tanpa mengorbankan kenyamanan dan keterjangkauan transportasi.
Departemen Humas Transjakarta menyatakan bahwa pihaknya akan mengikuti keputusan pemerintah, sembari tetap memperhatikan masukan pelanggan untuk memastikan kebijakan yang diambil sesuai kebutuhan masyarakat.
