M.K.S.A (Mager Kepanjangan, Singkat Aja)
Intinya… Pemerintah mendapat pinjaman Bank Dunia Rp10,6 triliun untuk mendukung program agraria, geospasial, dan pertanahan selama lima tahun. Dana digunakan untuk RDTR, pemetaan tanah, pendaftaran tanah adat, serta pengembangan sistem informasi pertanahan yang modern dan transparan.
Intinya… Pemerintah mendapat pinjaman Bank Dunia Rp10,6 triliun untuk mendukung program agraria, geospasial, dan pertanahan selama lima tahun. Dana digunakan untuk RDTR, pemetaan tanah, pendaftaran tanah adat, serta pengembangan sistem informasi pertanahan yang modern dan transparan.
Pemerintah Indonesia mendapatkan pinjaman dari Bank Dunia (World Bank) sebesar 658 juta dolar AS atau setara Rp10,6 triliun (kurs Rp16.214). Pinjaman ini akan dialokasikan untuk tiga kementerian/lembaga selama lima tahun ke depan, yaitu Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyebut Kementerian ATR/BPN menerima alokasi terbesar senilai 353 juta dolar AS atau sekitar Rp5,7 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas kementerian tersebut, termasuk penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), pemetaan tanah, dan pengembangan sistem informasi pertanahan.
Dalam keterangannya, Nusron menjelaskan bahwa dana ini akan digunakan untuk:
- Penyusunan RDTR
RDTR menjadi komponen penting dalam pengelolaan ruang dan pembangunan yang lebih terarah. - Pemetaan Kadaster
Program ini bertujuan mendokumentasikan status dan kepemilikan tanah dengan detail. - Pemetaan Tanah Belum Terpetakan
Fokus utama adalah pemetaan tanah yang belum memiliki peta, terutama yang berada di kawasan tapal batas dengan hutan dan lahan transmigrasi. - Pemetaan dan Pendaftaran Tanah Adat dan Ulayat
Program ini dilakukan untuk memastikan hak atas tanah adat tercatat secara sah, guna mencegah konflik di kemudian hari. - Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
Sistem ini dirancang untuk mempercepat proses administrasi pertanahan, meningkatkan transparansi, dan memastikan akurasi data.
Nusron menegaskan pentingnya pemetaan yang akurat untuk menghindari tumpang tindih lahan, baik dengan kawasan hutan maupun lahan yang telah dialokasikan untuk program transmigrasi. "Tapal batas dengan transmigrasi supaya nggak tabrakan dengan lahan transmigrasi. Kemudian pemetaan dan pendaftaran tanah adat ulayat supaya nggak terjadi masalah," jelas Nusron di Kantor Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (IPK), Jakarta Pusat.
Dengan alokasi anggaran ini, pemerintah berharap masalah pertanahan dapat diselesaikan secara lebih efektif. Selain itu, pengembangan sistem informasi pertanahan yang modern diharapkan dapat mempercepat proses administrasi dan mendukung transparansi di seluruh Indonesia. Pinjaman dari Bank Dunia ini menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan tata kelola agraria, memperkuat pengelolaan ruang, dan memastikan hak atas tanah tercatat secara akurat.
