M.K.S.A (Mager Kepanjangan, Singkat Aja)
Intinya… Jokowi masuk nominasi "Person of the Year" OCCRP karena dugaan melemahkan demokrasi dan nepotisme, memicu perdebatan. Pendukungnya menolak tuduhan, sementara kritikus menilai validitas nominasi sebagai evaluasi bagi pemerintahannya.
Intinya… Jokowi masuk nominasi "Person of the Year" OCCRP karena dugaan melemahkan demokrasi dan nepotisme, memicu perdebatan. Pendukungnya menolak tuduhan, sementara kritikus menilai validitas nominasi sebagai evaluasi bagi pemerintahannya.
Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), menjadi salah satu finalis dalam kategori "Person of the Year 2024" untuk kejahatan organisasi dan korupsi versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP). Selain Jokowi, finalis lainnya adalah Presiden Kenya William Ruto, Presiden Nigeria Bola Ahmed Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Sheikh Hasina, dan pengusaha India Gautam Adani. Gelar tersebut akhirnya diberikan kepada mantan Presiden Suriah Bashar al-Assad.
OCCRP, organisasi jurnalisme investigasi global berbasis di Amsterdam, mengumpulkan nominasi melalui masukan pembaca, jurnalis, juri, dan jaringan mereka. Nama-nama ini diumumkan pada 31 Desember 2024. Namun, penetapan nama Jokowi sebagai finalis menuai polemik di dalam negeri.
Para pendukung Jokowi menuding OCCRP sebagai wadah suara kelompok yang belum menerima kekalahan di Pilpres. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyebut penilaian OCCRP tidak kredibel, dan framing tersebut merugikan Jokowi. "Pak Jokowi tidak pernah memperkaya diri sendiri atau orang lain secara tidak sah. Ini jelas bias," kata Andy Budiman, perwakilan PSI.
Sebaliknya, sejumlah pakar hukum tata negara menilai Jokowi layak masuk daftar tersebut. Pakar Bivitri Susanti menyebut Jokowi merusak lembaga negara dan demokrasi, seperti melalui revisi UU KPK yang melemahkan lembaga antirasuah. Jokowi juga dikritik atas dugaan nepotisme terkait putra-putranya dalam ranah politik.
Menanggapi kontroversi ini, Jokowi meminta tuduhan tersebut dibuktikan. "Yang dikorupsi apa? Ya dibuktikan saja. Sekarang banyak framing jahat tanpa bukti," kata Jokowi di Solo.
Sekretaris Jenderal Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bayu Wardhana, menyebut OCCRP sebagai organisasi kredibel yang sering merilis laporan investigasi penting. Ia mengimbau agar kritik ini menjadi bahan evaluasi demi perbaikan pemerintahan ke depan.