M.K.S.A (Mager Kepanjangan, Singkat Aja)
Intinya… Indonesia meluncurkan Dana Kekayaan Negara Danantara dengan aset US$900 miliar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Mengelola BUMN utama, Danantara berinvestasi di sektor strategis seperti hilirisasi sumber daya alam, energi, dan AI. Transparansi dan tata kelola menjadi tantangan utama.
Intinya… Indonesia meluncurkan Dana Kekayaan Negara Danantara dengan aset US$900 miliar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Mengelola BUMN utama, Danantara berinvestasi di sektor strategis seperti hilirisasi sumber daya alam, energi, dan AI. Transparansi dan tata kelola menjadi tantangan utama.
Pemerintah Indonesia meluncurkan Dana Kekayaan Negara (sovereign wealth fund) Danantara sebagai bagian dari strategi Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Danantara akan mengelola aset senilai US$900 miliar (Rp14.000 triliun), menjadikannya salah satu dana kekayaan negara terbesar di dunia.
Danantara berperan sebagai kendaraan investasi dan perusahaan induk bagi beberapa BUMN utama, termasuk Bank Mandiri, BRI, BNI, PLN, Pertamina, Telkom Indonesia, dan Mining Industry Indonesia. Pengelolaannya dilakukan secara independen dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Dewan direksi Danantara mencakup tokoh politik dan bisnis, sementara dewan penasihatnya terdiri dari mantan presiden Indonesia.
Danantara diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025, dan Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 yang mengatur organisasi serta tata kelolanya. Badan ini diharapkan dapat beroperasi seperti Temasek di Singapura atau Khazanah di Malaysia dengan standar transparansi dan akuntabilitas tinggi.
Sebagai langkah awal, Danantara akan mengalokasikan US$20 miliar untuk mendanai lebih dari 20 proyek nasional strategis. Sektor yang menjadi fokus utama mencakup hilirisasi sumber daya alam seperti nikel, bauksit, dan tembaga, pengembangan kecerdasan buatan, kilang minyak, petrokimia, produksi pangan, akuakultur, serta energi terbarukan.
Peluncuran Danantara terjadi di tengah kritik atas pemotongan anggaran pemerintah sebesar Rp306,7 triliun yang berdampak pada sektor pendidikan dan tenaga kerja kontrak. Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan mengoptimalkan investasi dan mempercepat pembangunan ekonomi.
