M.K.S.A (Mager Kepanjangan, Singkat Aja)
Intinya… Klasemen Liga Korupsi Indonesia menyoroti kasus-kasus korupsi terbesar dengan kerugian negara mencapai ratusan triliun rupiah. Dominasi BUMN, terutama Pertamina, menunjukkan lemahnya tata kelola. Publik mendesak reformasi hukum dan penguatan pemberantasan korupsi.
Intinya… Klasemen Liga Korupsi Indonesia menyoroti kasus-kasus korupsi terbesar dengan kerugian negara mencapai ratusan triliun rupiah. Dominasi BUMN, terutama Pertamina, menunjukkan lemahnya tata kelola. Publik mendesak reformasi hukum dan penguatan pemberantasan korupsi.
Kemunculan "Klasemen Liga Korupsi Indonesia" di media sosial menjadi sorotan publik. Daftar ini menyusun kasus-kasus korupsi berdasarkan jumlah kerugian negara, mencerminkan kejengahan masyarakat terhadap praktik rasuah yang semakin merajalela.
Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman, menilai klasemen ini menunjukkan besarnya dampak korupsi terhadap perekonomian nasional. Ia menekankan bahwa Indonesia tidak akan maju tanpa pemberantasan korupsi sebagai agenda utama. Zaenur juga menyoroti dominasi kasus korupsi di Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti Pertamina, yang disebut mengalami tata kelola yang tidak profesional akibat intervensi politik.
Dalam klasemen tersebut, kasus terbesar adalah dugaan korupsi di Pertamina dengan potensi kerugian mencapai Rp 968,5 triliun, mencakup penyalahgunaan BBM subsidi dan pengelolaan minyak mentah sejak 2018-2023. Di posisi kedua, korupsi di PT Timah ditaksir merugikan negara antara Rp 26 hingga Rp 300 triliun.
Kasus lainnya yang masuk daftar adalah BLBI dengan kerugian Rp 138 triliun, PT Duta Palma Group (Rp 78 triliun), TPPI (Rp 37,8 triliun), PT Asabri (Rp 22,78 triliun), PT Jiwasraya (Rp 16,81 triliun), dan proyek BTS 4G Kemkominfo (Rp 8,03 triliun).
Zaenur mendesak pemerintah untuk mengembalikan independensi KPK, mereformasi kepolisian dan kejaksaan, serta meningkatkan kesejahteraan aparat hukum demi efektivitas pemberantasan korupsi. Klasemen ini menjadi alarm bagi bangsa bahwa korupsi masih menjadi musuh utama dalam pembangunan Indonesia.
