M.K.S.A (Mager Kepanjangan, Singkat Aja)
Intinya… Indonesia mengecam penghentian bantuan kemanusiaan ke Gaza oleh Israel, didukung oleh berbagai organisasi nasional dan internasional. Negara-negara Arab dan PBB juga turut mengutuk tindakan tersebut, namun AS justru mendukung langkah Israel dengan alasan keamanan.
Intinya… Indonesia mengecam penghentian bantuan kemanusiaan ke Gaza oleh Israel, didukung oleh berbagai organisasi nasional dan internasional. Negara-negara Arab dan PBB juga turut mengutuk tindakan tersebut, namun AS justru mendukung langkah Israel dengan alasan keamanan.
Israel baru-baru ini menghentikan seluruh bantuan dan pasokan barang ke Jalur Gaza, Palestina, sebagai upaya menekan Hamas agar menerima proposal perpanjangan gencatan senjata yang diajukan Amerika Serikat (AS). Tindakan ini menuai kecaman keras dari berbagai pihak, termasuk dari Indonesia, negara-negara Arab, dan organisasi internasional.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melalui Ketua Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) mengecam tindakan Israel tersebut. PBNU meminta Pemerintah Indonesia bersikap tegas dalam menyuarakan penolakan terhadap penghentian bantuan kemanusiaan tersebut.
"Pemerintah Indonesia perlu bersikap tegas menyatakan kecaman terhadap serangan keji tersebut melalui berbagai forum internasional dan mendesak untuk membuka jalur bantuan kemanusiaan ke Gaza," ujar Gus Fahrur pada Senin (3/3/2025). Menurutnya, penghentian bantuan kemanusiaan selama bulan suci Ramadan sangat tidak berperikemanusiaan dan mencederai perdamaian dunia.
Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono, juga menegaskan pentingnya upaya kemanusiaan di Gaza. Ia meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memastikan keamanan WNI yang masih berada di Gaza dan segera melakukan evakuasi jika diperlukan.
Tindakan Israel ini juga mendapat kecaman dari berbagai negara Arab dan organisasi internasional. Mesir dan Qatar yang turut menjadi mediator dalam gencatan senjata antara Israel dan Hamas, menilai langkah Israel sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional. Qatar secara tegas menyatakan tindakan tersebut sebagai bentuk pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata.
Sementara itu, Arab Saudi melalui Kementerian Luar Negeri mengecam pemblokiran bantuan sebagai tindakan yang tidak manusiawi dan mendesak Israel untuk segera membuka jalur bantuan kemanusiaan.
Pejabat tinggi PBB, Tom Fletcher, turut menyuarakan kekhawatiran terhadap kondisi di Gaza. Ia menegaskan bahwa hukum internasional sangat jelas mengenai akses bantuan kemanusiaan dan mendesak agar bantuan segera diberikan.
Oxfam Ireland juga mengecam langkah Israel, menyebutnya sebagai "pelanggaran berat terhadap hukum internasional". Kepala Eksekutif Oxfam Ireland, Jim Clarken, menyebutkan bahwa penundaan bantuan akan memperburuk kondisi kemanusiaan yang sudah kritis di Gaza.
Di tengah kecaman global, Amerika Serikat justru mendukung keputusan Israel untuk menghentikan bantuan kemanusiaan. Menurut pernyataan Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional AS, Brian Hughes, Israel telah bernegosiasi dengan itikad baik sejak awal dan berhak mengambil langkah selanjutnya karena Hamas menolak proposal gencatan senjata baru.
Sikap AS ini menuai kontroversi mengingat sebelumnya AS juga mendukung operasi militer Israel di Gaza yang telah menewaskan hampir 50.000 warga Palestina, mayoritas perempuan dan anak-anak. Beberapa pihak bahkan meminta Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) untuk menyelidiki keterlibatan Presiden AS, Joe Biden, dan pejabat lainnya dalam kejahatan perang di Gaza.
Penghentian bantuan kemanusiaan ke Gaza oleh Israel memperburuk krisis kemanusiaan di wilayah tersebut. Indonesia dan berbagai negara serta organisasi internasional menegaskan pentingnya akses bantuan bagi warga sipil, sementara dukungan AS terhadap Israel menambah ketegangan di kancah internasional. Situasi ini menunjukkan perlunya upaya diplomasi global yang lebih kuat untuk memastikan hak asasi manusia dan hukum internasional tetap dihormati.
