M.K.S.A (Mager Kepanjangan, Singkat Aja)
Intinya… Mudik Lebaran 2025 mengalami penurunan signifikan akibat daya beli masyarakat yang melemah. Banyak orang terpaksa batal mudik karena faktor ekonomi. Penurunan pemudik berdampak langsung pada perekonomian.
Intinya… Mudik Lebaran 2025 mengalami penurunan signifikan akibat daya beli masyarakat yang melemah. Banyak orang terpaksa batal mudik karena faktor ekonomi. Penurunan pemudik berdampak langsung pada perekonomian.
Mudik yang biasa dilakukan saat Lebaran kini membawa warna lain. Tidak seperti tahun-tahun yang lalu, mudik tahun 2025 mengalami penurunan yang signifikan. Hasil survei Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan, memprediksi bahwa mudik tahun 2025 mengalami penurunan sebanyak 24,4 persen atau sekitar 146,48 juta orang dari tahun sebelumnya 193,6 juta orang.
Penurunan jumlah pemudik merupakan sebuah kejadian yang tidak biasa mengingat setiap tahun jumlah pemudik terus naik, kecuali saat pandemi. Ekonomi yang lesu menjadi isu turunnya jumlah pemudik. Daya beli masyarakat terus melemah tercatat dari data inflasi, pada januari terjadi inflasi minus 0,76 persen dan Februari minus 0.48 persen, sebagai tanda lemahnya daya beli masyarakat.
Analisis Monash Data and Democracy Research Hub (MDDRH) Universitas Monash Indonesia mengungkapkan bahwa dari 78.876 cuitan melalui media sosial, ada sekitar 24,23% tidak bisa mudik akibat faktor ekonomi. Ditambah realitas pengemudi ojek online yang mendapatkan bantuan hari raya (BHR) sebesar Rp50 ribu dari aplikator, sehingga mudik hanya menjadi angan-angan.
Penurunan jumlah pemudik memiliki efek langsung ke perputaran ekonomi, menurut Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memperkirakan nilai ekonomi saat Lebaran 2025 akan mengalami penurunan 12,28 persen atau sekitar Rp137,97 triliun Rupiah. UMKM dan pelaku dalam sektor ini yang paling dirugikan akibat turunnya jumlah pemudik.
Tren penurunan jumlah pemudik menunjukkan lemahnya daya beli masyarakat, tidak hanya mengganggu ritme ekonomi tradisional, khususnya bagi UMKM, tetapi juga mencerminkan kegagalan kebijakan publik dalam menjaga stabilitas ekonomi kelas menengah ke bawa
