M.K.S.A (Mager Kepanjangan, Singkat Aja)
Intinya… Pemerintahan Trump menangguhkan wawancara visa pelajar baru sambil memperluas pemeriksaan media sosial, memicu ketidakpastian bagi mahasiswa internasional. Kebijakan ini menuai kritik karena dianggap menghambat pendidikan global dan merusak reputasi AS sebagai tujuan akademik.
Intinya… Pemerintahan Trump menangguhkan wawancara visa pelajar baru sambil memperluas pemeriksaan media sosial, memicu ketidakpastian bagi mahasiswa internasional. Kebijakan ini menuai kritik karena dianggap menghambat pendidikan global dan merusak reputasi AS sebagai tujuan akademik.
Pemerintahan Donald Trump kembali mengetatkan kebijakan imigrasi dengan memerintahkan seluruh kedutaan besar AS untuk tidak menjadwalkan wawancara baru bagi pemohon visa pelajar dan pertukaran pelajar (F, M, dan J) dalam waktu dekat. Langkah ini diambil untuk mempersiapkan ekspansi pemeriksaan media sosial sebagai bagian dari proses penyaringan visa.
Perintah tersebut pertama kali dilaporkan oleh Politico dalam sebuah kabel diplomatik internal, yang menyatakan bahwa kapasitas wawancara baru harus dihentikan sementara “hingga panduan lebih lanjut dikeluarkan.” Meskipun Kementerian Luar Negeri tidak secara langsung mengonfirmasi kabel tersebut, mereka menekankan bahwa setiap wawancara visa merupakan keputusan keamanan nasional.
Kebijakan ini menargetkan peningkatan pengawasan terhadap mahasiswa asing, khususnya mereka yang pernah terlibat dalam aksi protes pro-Palestina. Peningkatan pengawasan melalui media sosial sebenarnya telah dimulai sejak 2019, namun kini diperluas, termasuk terhadap pelamar yang mungkin menunjukkan dukungan terhadap gerakan tertentu secara daring.
Sejumlah pejabat menyatakan bahwa wawancara yang sudah dijadwalkan tetap berjalan, namun janji temu baru ditangguhkan. Hal ini diperkirakan akan memperburuk antrean visa yang saat ini sudah menumpuk di berbagai kedutaan besar AS, dengan waktu tunggu bervariasi dari hitungan hari hingga bulan.
Universitas ternama seperti Harvard terkena dampak langsung. Pada Mei 2025, pemerintah mencabut otorisasi Harvard untuk menerima mahasiswa asing, menyebutkan “ketidakpatuhan” terhadap sejumlah tuntutan federal. Ribuan mahasiswa terpaksa menunda atau menghentikan studi mereka di AS.
Kebijakan ini menuai kecaman luas. Fanta Aw, CEO dari NAFSA: Association of International Educators, menyebut penangguhan ini sebagai “penggunaan dana pajak yang buruk” dan memperingatkan bahwa langkah ini menciptakan ketidakpastian yang tidak perlu dan merusak reputasi AS sebagai tujuan pendidikan global.
Para ahli pendidikan tinggi menilai bahwa AS sangat bergantung pada mahasiswa internasional, bukan hanya sebagai sumber pendapatan melalui biaya kuliah, tetapi juga dalam kontribusi terhadap riset dan inovasi. Ketidakpastian ini dinilai dapat mendorong calon mahasiswa untuk beralih ke negara-negara seperti Inggris, Kanada, dan Australia.
Beberapa mahasiswa asing juga dilaporkan mengalami pembatalan visa mendadak atau penahanan tanpa alasan jelas, termasuk seorang mahasiswa Turki di Tufts University yang ditahan lebih dari enam minggu setelah menulis opini tentang konflik Gaza. Hal ini memunculkan kekhawatiran atas pelanggaran terhadap kebebasan berbicara dan nilai-nilai akademik.
Simon Marginson dari Oxford University menyatakan bahwa kebijakan ini “menangkap seluruh universitas dalam jaring” dan memperingatkan bahwa ini bukanlah langkah terakhir dari administrasi Trump. “Pemerintah tampaknya tidak peduli terhadap dampak negatifnya dan justru menikmati ketidakstabilan yang ditimbulkan di sektor pendidikan tinggi,” ujarnya.
