Proyek Geothermal Gunung Gede Kembali Ditolak Warga

M.K.S.A (Mager Kepanjangan, Singkat Aja)
Intinya… Penolakan terhadap proyek geotermal Gunung Gede kembali mencuat. Warga khawatir perusakan lingkungan dan kriminalisasi aktivis lingkungan akan terulang, sebagaimana yang pernah menimpa Cece Jaelani pada 2024 lalu.

 

Penolakan warga terhadap proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di kawasan Gunung Gede Pangrango kembali menguat tahun ini. Warga dari Desa Sukatani, Cipendawa, dan Sindangjaya menegaskan kekhawatiran mereka terhadap dampak lingkungan dan ancaman terhadap mata air yang menghidupi jutaan warga Jabodetabek.

 

Proyek yang dijalankan oleh PT Daya Mas Geopatra Pangrango (anak usaha Sinar Mas) dinilai berpotensi merusak kawasan penyangga taman nasional. Warga menuntut keterbukaan informasi, pelibatan publik, dan penghentian eksplorasi sebelum ada kajian lingkungan yang benar-benar berpihak pada keselamatan ruang hidup.

 

Situasi ini mengingatkan pada peristiwa serupa di tahun 2024 lalu, ketika tokoh masyarakat Cece Jaelani sempat dikriminalisasi karena menyuarakan penolakan terhadap proyek yang sama. Cece dipanggil polisi atas tuduhan penghasutan hanya karena menyebarkan pesan suara yang mengajak warga menghentikan rapat tertutup antara perangkat desa dan perusahaan. Padahal, aksi warga saat itu berlangsung damai tanpa kekerasan.

 

Kriminalisasi tersebut dinilai melanggar prinsip anti-SLAPP dalam UU No. 32 Tahun 2009, yang bertujuan melindungi pembela lingkungan dari tuntutan hukum yang tidak berdasar. Putusan Mahkamah Konstitusi pun menyatakan bahwa penghasutan hanya dapat diproses hukum jika terbukti menimbulkan kekerasan, yang tidak terjadi dalam kasus Cece.

 

Kini, warga Gunung Gede kembali menegaskan sikap mereka. Selain menolak eksploitasi geotermal, mereka juga waspada terhadap potensi represi hukum terhadap suara-suara kritis atas nama “pembangunan”.