M.K.S.A (Mager Kepanjangan, Singkat Aja)
Intinya… Nilai tukar rupiah menguat 44 poin ke Rp16.318 per dolar AS pada 7 Agustus 2025, dipicu ekspektasi pemotongan suku bunga The Fed dan meningkatnya permintaan rupiah akibat ketidakpastian di Asia.
Intinya… Nilai tukar rupiah menguat 44 poin ke Rp16.318 per dolar AS pada 7 Agustus 2025, dipicu ekspektasi pemotongan suku bunga The Fed dan meningkatnya permintaan rupiah akibat ketidakpastian di Asia.
Proyek penulisan ulang sejarah Indonesia yang diprakarsai Kementerian Kebudayaan di bawah Menteri Fadli Zon terus menuai pro dan kontra. Rencana peluncuran 10 jilid buku sejarah nasional pada HUT ke-80 RI, 17 Agustus 2025, terancam mundur setelah Istana Kepresidenan menyatakan perlunya penyempurnaan lebih lanjut. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan belum ada kepastian peluncuran pada 17 Agustus dan mengakui adanya kemungkinan penundaan saat dikonfirmasi di Kompleks Istana, Selasa (5/8/2025). Penundaan ini menyusul masukan dari berbagai pihak selama proses uji publik, termasuk kritik soal transparansi dan objektivitas naskah.
Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani mengakui naskah masih perlu diperbaiki dengan menyatakan terdapat beberapa catatan untuk penyempurnaan berdasarkan masukan publik. Politikus PKB itu menekankan pentingnya objektivitas dan kejujuran dalam penulisan sejarah, serta meminta Kementerian Kebudayaan memperhatikan aspirasi masyarakat. Proyek yang melibatkan 113 ahli ini sebelumnya digadang-gadang sebagai "kado" 80 tahun kemerdekaan. Fadli Zon dalam diskusi di Universitas Indonesia (25/7/2025) menyatakan buku ini akan memperbarui narasi sejarah yang stagnan selama 26 tahun. Namun, kritik muncul dari kalangan DPR, termasuk Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal yang meminta penulisan dilakukan hati-hati tanpa menghapus fakta sejarah.
Berdasarkan analisa Talas menunjukkan perdebatan sengit, disisi Liberal khawatir proyek ini mengaburkan fakta sejarah dan kurang inklusif dengan mendorong pendekatan multidisiplin untuk menjaga integritas ilmiah. Sementara disisi Konservatif mendukung pemutakhiran sejarah tetapi menyesalkan proses yang terburu-buru dan tertutup serta memperingatkan agar narasi tidak hanya menonjolkan agenda pemerintah.
Komisi X berencana menggelar rapat dengan Kemenbud untuk memantau progres terbaru dengan meminta penjelasan resmi soal penundaan dan hal-hal yang perlu diperbaiki. Sementara itu, publik menanti kejelasan apakah proyek ambisius ini bisa menjawab tuntutan transparansi dan akurasi sejarah, atau justru memperdalam polarisasi di masyarakat.
