M.K.S.A (Mager Kepanjangan, Singkat Aja)
Intinya… Kemendagri pantau pansus pemakzulan Bupati Pati usai ricuh demo kenaikan PBB 250 persen. Presiden minta solusi cepat, tarif PBB kembali seperti 2024
Intinya… Kemendagri pantau pansus pemakzulan Bupati Pati usai ricuh demo kenaikan PBB 250 persen. Presiden minta solusi cepat, tarif PBB kembali seperti 2024
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memantau pembentukan pansus (panitia khusus) pemakzulan Bupati Pati Sudewo yang disepakati DPRD Pati. Kemendagri menunggu rekomendasi dari Pemprov Jawa Tengah sebelum mengambil langkah pemakzulan. Sebelumnya, Kemendagri telah membahas kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 250 persen bersama Bupati, yang akhirnya dicabut.
Aksi demo pada 13 Agustus 2025 di depan Kantor Bupati Pati berujung ricuh dan menyebabkan 34 orang terluka, baik dari pihak massa maupun kepolisian. Menurut Polda Jateng, korban mengalami luka lebam, robek kulit, hingga sesak napas akibat gas air mata. Pihak kepolisian menegaskan tidak ada korban meninggal dunia.
Presiden Prabowo Subianto melalui Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara) Prasetyo Hadi menyayangkan polemik kenaikan PBB yang memicu protes besar di Pati. Presiden meminta agar semua pihak duduk bersama mencari jalan keluar terbaik, sehingga masalah ini tidak berlarut-larut dan tidak mengganggu kehidupan masyarakat maupun ekonomi daerah.
Kenaikan PBB-P2 sebelumnya dijelaskan sebagai upaya meningkatkan pendapatan daerah untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, gelombang penolakan membuat kebijakan tersebut dibatalkan. Tarif PBB-P2 akan kembali seperti 2024, dan selisih pembayaran yang terlanjur dibayarkan akan dikembalikan kepada warga.
