M.K.S.A (Mager Kepanjangan, Singkat Aja)
Intinya… Rencana pengembangan panas bumi di Jenawi, Karanganyar, yang berada di bawah kawasan Gunung Lawu, menuai penolakan publik. Pemerintah menegaskan proyek tak menyentuh area sakral Lawu, namun aktivis menyoroti risiko sosial dan lingkungan dari proyek geothermal serupa di Indonesia.
Intinya… Rencana pengembangan panas bumi di Jenawi, Karanganyar, yang berada di bawah kawasan Gunung Lawu, menuai penolakan publik. Pemerintah menegaskan proyek tak menyentuh area sakral Lawu, namun aktivis menyoroti risiko sosial dan lingkungan dari proyek geothermal serupa di Indonesia.
Rencana pengembangan proyek panas bumi (geothermal) di Kecamatan Jenawi, Karanganyar, Jawa Tengah, memicu polemik di tengah masyarakat. Proyek ini menjadi sorotan setelah ramai kabar bahwa Gunung Lawu akan dilelang untuk proyek geothermal.
Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menegaskan bahwa Gunung Lawu tidak termasuk dalam Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP). Ia menjelaskan, proyek yang dimaksud berada di wilayah Jenawi, di luar kawasan sakral Gunung Lawu. “Gunung Lawu tidak masuk WKP. Semua daerah yang sakral sudah kita keluarkan,” ujarnya.
Meski begitu, penolakan tetap muncul dari kelompok aktivis lingkungan, salah satunya Jaga Lawu. Koordinatornya, Yannuar Faisal, menyebut penolakan terhadap proyek geothermal di Lawu sudah berlangsung sejak 2016, ketika rencana serupa pernah dipegang oleh PT Pertamina Geothermal Energy. Ia menilai pelaksana proyek panas bumi di berbagai daerah belum menunjukkan tanggung jawab terhadap dampak sosial dan lingkungan.
“Contohnya di Mataloko, NTT, air jadi tidak layak konsumsi dan muncul kesenjangan sosial. Kami khawatir hal serupa terjadi di Jenawi,” kata Yannuar.
Kementerian ESDM sendiri menegaskan bahwa seluruh proses lelang dilakukan secara transparan sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Dari total 10 proyek yang akan dilelang tahun ini, Jenawi termasuk dalam tujuh wilayah penugasan survei pendahuluan dan eksplorasi (PSPE) dengan potensi kapasitas 86 MW dan investasi mencapai US$1,99 miliar. Pemerintah berjanji pengembangan proyek akan tetap memperhatikan nilai-nilai adat dan kearifan lokal di setiap wilayah pengembangannya.
