M.K.S.A (Mager Kepanjangan, Singkat Aja)
Intinya… Ratusan massa dari berbagai elemen, termasuk mahasiswa dan Gen-Z, berunjuk rasa di depan Istana Kepresidenan menolak kenaikan PPN 12% mulai 2025. Mereka menyerahkan petisi dengan 113 ribu tanda tangan, menilai kebijakan ini membebani masyarakat kelas bawah.
Intinya… Ratusan massa dari berbagai elemen, termasuk mahasiswa dan Gen-Z, berunjuk rasa di depan Istana Kepresidenan menolak kenaikan PPN 12% mulai 2025. Mereka menyerahkan petisi dengan 113 ribu tanda tangan, menilai kebijakan ini membebani masyarakat kelas bawah.
Ratusan massa dari berbagai elemen masyarakat berkumpul di depan Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (19/12). Aksi tersebut dilakukan untuk menolak kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang akan diberlakukan mulai 1 Januari 2025.
Para demonstran yang berasal dari kelompok mahasiswa, komunitas K-Popers, hingga perwakilan Gen-Z, menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap dampak kebijakan ini. Massa membawa spanduk dan poster bertuliskan protes terhadap kebijakan tersebut.
Perwakilan massa aksi, yang juga membawa petisi digital berisi 113 ribu tanda tangan, menyampaikan keberatan langsung ke Kantor Sekretariat Negara (Setneg). Risyad Azharai, juru bicara komunitas Bareng Warga, mengatakan bahwa kebijakan ini tidak berpihak pada masyarakat kelas pekerja dan menengah ke bawah yang sedang berjuang dalam kondisi ekonomi sulit."Jangan bilang-bilang pakai khusus barang mewah doang. Saya tahu kita sadar itu upaya-upaya buat pembiasan, pengaburan, pengabu-abuan," ujar Risyad.
Aksi ini dijaga ketat oleh sekitar 820 personel gabungan dari kepolisian, TNI, dan instansi terkait. Sementara itu, pemerintah, melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, berdalih bahwa kebijakan ini adalah amanat dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) Nomor 7 Tahun 2021.
Demonstrasi berakhir pada sore hari dengan tertib, namun perwakilan aksi menegaskan bahwa mereka akan terus memantau kebijakan pemerintah dan tidak menutup kemungkinan untuk melakukan aksi lanjutan.
