M.K.S.A (Mager Kepanjangan, Singkat Aja)
Intinya… Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dimulai dengan target 3 juta penerima awal, termasuk balita dan ibu hamil, dan akan meningkat hingga 15 juta orang di 2025. Dengan anggaran Rp71 triliun, program ini bertujuan meningkatkan gizi masyarakat dan memberdayakan UMKM.
Intinya… Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dimulai dengan target 3 juta penerima awal, termasuk balita dan ibu hamil, dan akan meningkat hingga 15 juta orang di 2025. Dengan anggaran Rp71 triliun, program ini bertujuan meningkatkan gizi masyarakat dan memberdayakan UMKM.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) resmi dimulai Senin (6/1/2025). Program yang dirancang untuk meningkatkan gizi masyarakat ini menargetkan tiga juta penerima manfaat pada tahap awal, termasuk balita, pelajar, ibu hamil, dan menyusui.
Kepala Komunikasi Kepresidenan RI, Hasan Nasbi, menjelaskan bahwa target penerima akan meningkat secara bertahap hingga mencapai 15 juta orang di akhir tahun 2025. “Selain untuk penerima manfaat, program MBG juga akan menjadi penggerak ekonomi yang luar biasa. Diharapkan seluruh pihak yang terlibat bisa mendapatkan manfaat yang positif dari program ini,” ujarnya pada Minggu (5/1/2025).
Sebanyak 190 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur telah disiapkan untuk mendistribusikan makanan bergizi. Jawa Barat menjadi provinsi dengan dapur terbanyak, yakni 57 lokasi, disusul Jawa Tengah (36 dapur) dan Jawa Timur (31 dapur). Rencana awal pemerintah menyebutkan 937 dapur akan dioperasikan di seluruh Indonesia.
Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya program ini sebagai salah satu prioritas utama pemerintahannya. Dengan dukungan anggaran sebesar Rp71 triliun dari APBN 2025, program ini diharapkan menjadi katalis perubahan gizi dan ekonomi nasional.
Selain mendukung masyarakat miskin, program ini diharapkan mampu memberdayakan ribuan UMKM dan koperasi yang terlibat dalam rantai pasok. Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional, Kombes Pol Lalu Muhammad Iwan Mahardan, menyatakan bahwa pihaknya mendorong keberadaan dapur hingga tingkat kabupaten dan kecamatan.
Pelaksanaan tahap awal program ini akan dipantau ketat untuk memastikan keberhasilannya. Pemerintah optimistis bahwa inisiatif ini tidak hanya menjadi solusi sementara, tetapi juga langkah strategis menuju Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.
