M.K.S.A (Mager Kepanjangan, Singkat Aja)
Intinya… Wacana pembatasan satu akun media sosial per orang kembali muncul usai maraknya akun anonim penyebar hoaks. Gerindra mengusulkan integrasi akun ala Swiss, didukung sebagian pegiat, namun ditolak PKS dan PKB yang menilai literasi digital lebih tepat.
Intinya… Wacana pembatasan satu akun media sosial per orang kembali muncul usai maraknya akun anonim penyebar hoaks. Gerindra mengusulkan integrasi akun ala Swiss, didukung sebagian pegiat, namun ditolak PKS dan PKB yang menilai literasi digital lebih tepat.
Wacana pembatasan satu akun media sosial untuk setiap orang kembali mencuat setelah maraknya akun anonim yang kerap digunakan untuk menyebarkan hoaks. Usulan ini disampaikan oleh Sekretaris Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Bambang Haryadi, pada 12 September 2025 di kompleks parlemen Senayan, Jakarta. Menurutnya, langkah tersebut penting untuk meningkatkan akuntabilitas informasi di ruang digital. Ia bahkan mengusulkan sistem integrasi akun dengan model yang mencontoh praktik di Swiss.
Pegiat media sosial Iwan Piliang menyambut baik gagasan ini. Ia menilai pembatasan akun bisa menjadi solusi untuk mengurangi penipuan, mengendalikan peredaran konten negatif, serta mendorong terciptanya ekosistem media sosial yang lebih sehat. Namun, tidak semua pihak sepakat. Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, menilai pendekatan literasi digital seharusnya lebih diprioritaskan ketimbang pembatasan secara hukum. Sementara Ketua DPP PKB, Daniel Johan, mengingatkan agar kebebasan berekspresi tetap dijaga agar regulasi tidak berakhir membatasi hak demokratis masyarakat.
Talas mencatat berita yang ditemukan terkait pembatasan akun media sosial memiliki tingkat hoax rate yang sangat rendah, hanya 1%, sehingga risiko misinformasi tergolong minim. Selain itu terdapat dua sudut pandang yang berlawanan mengenai hal ini.
Disisi liberal, usulan pembatasan ini dipandang rawan mengekang kebebasan berekspresi. Kritik diarahkan pada kemungkinan menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah bila kebijakan ini dipaksakan tanpa mendengar aspirasi masyarakat. Perspektif ini menekankan bahwa tujuan menciptakan ruang digital yang sehat tetap penting, tetapi harus ditempuh melalui literasi, edukasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat, bukan semata regulasi ketat.
Sementara itu, dari sisi konservatif, usulan satu akun per orang dianggap langkah penting untuk menekan penyalahgunaan media sosial oleh akun anonim maupun buzzer. Pendekatan ini menekankan tanggung jawab individu dalam menyampaikan informasi, sekaligus memandang regulasi sebagai cara efektif untuk menertibkan konten yang menyesatkan. Bagi pendukung perspektif ini, penerapan pembatasan akan meningkatkan kualitas konten digital sekaligus mengurangi fenomena penipuan yang marak terjadi di ruang maya.
Perdebatan mengenai pembatasan akun media sosial memperlihatkan tarik menarik antara kebutuhan menjaga kebebasan berekspresi dan upaya menciptakan ruang digital yang lebih sehat. Tantangannya terletak pada mencari keseimbangan agar regulasi tidak berubah menjadi kontrol yang berlebihan.
