Talas: Urgensi Empati dan Transparansi dalam Komunikasi Pejabat Publik

M.K.S.A (Mager Kepanjangan, Singkat Aja)
Intinya… Gerakan Anti Empati Pejabat muncul karena ucapan pejabat sering tak peka dan memperlebar jarak dengan rakyat. Publik menuntut komunikasi yang empatik, transparan, dan jujur, dengan sanksi tegas bagi yang melanggar. Tanpa itu, kepercayaan pada pemerintah makin hilang.

 

Fenomena yang dikenal sebagai Gerakan Anti Empati Pejabat Publik mencerminkan keresahan masyarakat terhadap gaya komunikasi pejabat yang dianggap kaku dan tidak peka. Dalam berbagai kasus, ucapan pejabat justru menciptakan jarak emosional dengan rakyat. Salah satu contohnya adalah pernyataan seorang anggota DPRD Gorontalo yang bercanda soal “merampok uang negara.” Ucapan tersebut memicu reaksi keras publik dan memperlihatkan rendahnya kepekaan pejabat terhadap penderitaan rakyat di tengah situasi krisis.

 

Pola komunikasi pejabat publik saat ini kerap bersifat monolog, di mana mereka lebih banyak berbicara tanpa mendengarkan. Kondisi ini menimbulkan perasaan diabaikan pada masyarakat, memperlebar jurang kepercayaan antara rakyat dan pemerintah. Di era krisis, setiap pernyataan pejabat memiliki dampak besar dalam membentuk persepsi publik. Karena itu, empati dan transparansi menjadi kunci dalam menjaga legitimasi kekuasaan.

 

Dari sisi liberal, komunikasi pejabat seharusnya menjadi ruang dialog konstruktif, bukan sekadar sarana penyampaian pesan satu arah. Transparansi dalam laporan kekayaan maupun penggunaan fasilitas negara dipandang sebagai bentuk tanggung jawab moral. Di sisi lain, komunikasi krisis seharusnya dipandang sebagai kesempatan untuk membangun kembali kepercayaan publik, bukan semata untuk menyelamatkan citra pejabat atau lembaga. Etika komunikasi baru yang menekankan empati, kejujuran, dan kerendahan hati dianggap sebagai jalan keluar memperbaiki hubungan dengan rakyat.

 

Sementara dari sisi konservatif, kesalahan komunikasi pejabat dinilai bisa langsung merusak legitimasi dan menciptakan jarak emosional yang sulit dipulihkan. Karena itu, pejabat yang terbukti mengeluarkan pernyataan keliru seharusnya diberi sanksi tegas, bahkan pemecatan jika perlu, tanpa pandang bulu. Publik juga menuntut gaya komunikasi yang singkat, lugas, dan jujur, bebas dari jargon panjang yang cenderung membingungkan. Konsistensi dalam ucapan dan tindakan pejabat dipandang penting untuk menjaga wibawa sekaligus mengembalikan kepercayaan publik.

 

Empati dan transparansi bukan sekadar nilai tambahan dalam komunikasi pejabat publik, tetapi kebutuhan mendasar di era krisis. Tanpa keduanya, kepercayaan masyarakat akan terus terkikis, dan legitimasi kekuasaan pun semakin terancam.