M.K.S.A (Mager Kepanjangan, Singkat Aja)
Intinya… Upaya kudeta di Benin gagal setelah sekelompok kecil tentara menguasai TV nasional dan mengumumkan pembubaran pemerintah. Militer loyal segera mengambil alih, situasi kembali aman, dan ECOWAS mendukung pemerintah Presiden Patrice Talon.
Sebuah upaya kudeta dilaporkan terjadi di Benin pada Minggu (7/12) dini hari, ketika sekelompok kecil tentara muncul di televisi nasional dan mengumumkan pembubaran pemerintah serta pemberhentian Presiden Patrice Talon. Namun, menurut Menteri Dalam Negeri Alassane Seidou, upaya tersebut telah berhasil digagalkan oleh Angkatan Bersenjata Benin yang tetap setia kepada pemerintah.
Dalam siaran di Facebook, Seidou menyatakan bahwa kelompok yang menamai diri “Komite Militer untuk Pembaruan” itu bertujuan “menggoyahkan negara dan lembaga-lembaganya.” Letnan Kolonel Pascal Tigri disebut ditunjuk sebagai ketua komite tersebut. Namun, situasi dilaporkan sudah berada di bawah kendali pemerintah.
“Ini adalah sekelompok kecil orang yang hanya mengendalikan televisi. Tentara reguler sedang mengambil alih kendali. Kota dan negara sepenuhnya aman,” kata juru bicara Presiden Talon kepada AFP. Sumber militer juga menyatakan bahwa upaya kudeta gagal menguasai kediaman presiden maupun kantor kepresidenan.
Siaran televisi dan radio pemerintah yang sempat terputus telah kembali beroperasi. Meskipun ada laporan tembakan terdengar di sekitar kediaman presiden di Kamp Guezo, tidak ada konfirmasi resmi mengenai kondisi Presiden Talon. Kedutaan Besar Prancis di Benin mengimbau warganya untuk tetap di dalam rumah demi keamanan.
Blok regional ECOWAS (Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat) mengecam upaya kudeta tersebut sebagai “langkah inkonstitusional” dan menyatakan dukungan kepada pemerintah Benin. “ECOWAS akan mendukung pemerintah dan rakyat dalam segala bentuk yang diperlukan untuk membela konstitusi dan integritas teritorial Benin,” pernyataan organisasi itu dikutip dari Associated Press.
Benin, negara di Afrika Barat yang merdeka dari Prancis sejak 1960, memiliki sejarah panjang kudeta militer. Namun, sejak 1991, negara ini relatif stabil setelah dua dekade pemerintahan Mathieu Kérékou. Presiden Patrice Talon, seorang pengusaha yang dijuluki “raja kapas”, berkuasa sejak 2016 dan dijadwalkan mengakhiri masa jabatannya pada April 2026 setelah pemilihan presiden.
Bulan lalu, parlemen Benin menyetujui perpanjangan masa jabatan presiden dari lima menjadi tujuh tahun, meski batas dua periode tetap berlaku. Talon juga telah menandai pemerintahannya dengan upaya reformasi, termasuk pengurangan ukuran kabinet dan upaya yang sempat ditolak parlemen untuk membatasi masa jabatan presiden.
Insiden ini menambah daftar ketidakstabilan politik di Afrika Barat, menyusul kudeta di Guinea-Bissau dan ketegangan di negara-negara seperti Niger dan Burkina Faso yang berbatasan dengan Benin.
